bagaimana strategi raffles di bidang pemerintahan.. ??
Sejarah
elfine
Pertanyaan
bagaimana strategi raffles di bidang pemerintahan.. ??
2 Jawaban
-
1. Jawaban Rayana79
memanfaatkan kerja rodi -
2. Jawaban yayangsuryo4798
Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas: Gillespie, Mutinghe, dan Crassen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi. Setelah berhasil menguasai Nusantara, Raffles merencanakan tindakan-tindakan yaitu Dengan mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa menjadi pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang sebelumnya para bupati atau penguasa dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-menurun. b. Tindakan dalam bidang ekonomi Raffles tidak ubahnya Daendels, bisa dikatakan adalah tokoh pembaru dalam menata tanah jajahan. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup revolusioner. Yang jelas Raffles telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles. Dalam melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent), sistem ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah dan para petani di anggap sebagai penyewa tanah pemerintah. Petani diberikan kebebasan untuk menanam untuk menanam ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Maka dihapuslah pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat. Dalam bidang keuangan, Saat pemungutan pajak pada mulanya secara perorangan. Namun karena petugas tidak cukup akhirnya dipungut per desa. Pajak dibayar kepada kolektor yang dibantu kepala desa tanpa melalui bupati.