an penyimpangan terhadap uud 1945 seudah dekrit presiden 5 juli 1959 hingga munculnya ger

Orde Baru (Soeharto) yang lahir menggantikan Orde Lama (Soekarno) dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun kenyataannya adalah rezim ini ternyata tidak mampu melakukannya. Bahkan pada masa Orde Baru muncul serangkaian penyimpangan konstitusional, diantaranya:

A. Pembatasan hak-hak politik rakyat, antara lain:
1) Sejak tahun 1973 jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3 buah saja (PPP, Golkar, dan PDI).

2) Pertemuan-pertemuan politik harus mendapat ijin penguasa.

3) Pers dinyatakan bebas, tetapi pemerintah dapat membreidel penerbitan pers (Tempo, Edi­tor, Sinar Harapan dan lain-lain).

4) Para pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik, atau bahkan diculik.

5) Pegawai Negeri dan ABRI diharuskan mendukung partai penguasa, Golkar.

Hal-hal tersebut di atas tentunya bertentangan dengan UUD 1945 terutama dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia.

B Pemusatan kekuasaan di tangan presiden
Walaupun secara formal lembaga negara (MPR, DPR, MA, dan lain-lain) mempunyai fungsi yang semestinya, namun dalam praktek melalui mekanisme politik tertentu Presiden dapat mengendalikan berbagai lembaga negara di luar dirinya.
Pelanggaran-pelanggaran di atas adalah perilaku politik laten rezim Orde Baru. Pada akhirnya rakyat pun muak, dan puncaknya pada 1998 genderang reformasi dikobarkan dan rezim Orde Baru dapat ditumbangkan dan Soeharto dapat disingkarkan.

ITU JAWABANNYA YANG TERLENGKAP
SEMOGA MEMBANTU