Hal hal yang dimuat dalam UU nomor 12 tahun 2011

1.  Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan :

a.       Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 :

·         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

·         Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

·         Peraturan Pemerintah;  

·         Peraturan Presiden; 

·         Peraturan Daerah.      

b.      Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

·         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

·         Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

·         Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti

·         Peraturan Pemerintah;

·         Peraturan Presiden;

·         Peraturan Daerah Provinsi; dan

·         Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

 

2.      Materi Muatan yang harus diatur oleh Undang-Undang berisi hal-hal :

a.       Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 :

·         mengaturlebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 

·         hak-hak asasi manusia

·         hak dan kewajiban warga negara; 

·         pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;

·         wilayah negara dan pembagian daerah;

·         kewarganegaraan dan kependudukan;  

·         keuangan negara, diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

b.      Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

·          pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

·         perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

·         pengesahan perjanjian internasional tertentu;

·         tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

·         pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

 

3.      Materi Muatan Mengenai Ketentuan Pidana :

a.       Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 :

 Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

b.      Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

 (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

·         Undang-Undang;

·          Peraturan Daerah Provinsi; atau

·          Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

       (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c

             berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

             denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

       (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat

             memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana

             dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan

             Perundang-undangan lainnya.

 

4.    Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang :

a.   Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 belum diatur lembaga yudikatif mana yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundag-Undangan lain dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

b.  Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai hal tersebut yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) :

 (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

 (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.